REFORMASI BIROKRASI
Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara
Akhmad Satori
PengantarDalam diskusi minggu lalu, ada hal yang menarik perhatian saya ketika berusaha membahas masalah Birokrasi. Birokrasi memang selalu menjadi perhatian kita, tiap kali mendengar kata birokrasi kita langsung terfikir mengenai beberapa urusan prosedural penyelesaian surat - surat
Birokrasi kini dipandang sebagai sebuah sistem dan alat manajemen pemerintah yang amat buruk, karena birokrasi kini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, dan tidak efisien. Urusan-urusan Birokrasi selalu menjengkelkan karena selalu berurusan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kontrol secara berantai, aturan-aturan ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas.[2] Tidaklah heran apabila birokrasi disebut-sebut sebagai lembaga yang paling menjengkelkan tetapi tetap dibutuhkan.
Pertanyaannya kemudian mengapa citra birokrasi menjadi negartif di masyarakat? Apakah birokrasi bisa menjadi sebuah lembaga yang ideal? Bagaimana memperbaiki citra birokrasi yang “kepalang” jelek di masyarakat? Buku yang berjudul Reformasi Birokrasi : analisis pendaya gunaan aparatur negara ini mencoba memberikan jawaban mengenai beberapa persoalan tersebut.
Reformasi Birokrasi : Thesis Feisal Tamim
Buku ini diawali dengan menawarkan ide bagaimana caranya agar seluruh umat manusia di dunia mempunyai akses kuat untuk menikmati kemajuan peradaban dan kesejahteraan dengan menghilangkan kebuntuan sistem pemerintahan dari banyak negara selama ini. Sedangkan realitas hubungan antarbangsa masih membiarkan keadaan yang semakin negatif. Indonesia
Menurut penulis, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat, kompetisi global, persaingan konflik dimana para pelakunya berada dalam kondisi yang amat pincang secara struktural, sehingga menimbulkan suatu peradaban manusia yang penuh penindasan pada zaman modern ini. Keprihatinan ini telah membawa penulis pada impian tentang perubahan struktur hubungan antar bangsa yang lebih adil, damai dan beradab di masa depan[4].
Penulis ternyata cukup realistis bahwa perubahan yang di impikan di dunia belum tentu terjadi dan bila terjadi pasti tidak dalam waktu singkat. Untuk itu penegakan nilai-nilai sistem birokrasi pemerintah dalam kondisi dan situasi apapun merupakan hal yang sangat prinsip dan mendasar, sehingga ia menawarkan suatu mekanisme yaitu reformasi birokrasi[5].
Untuk mendukung hipotesanya penulis mengajukan konsep bagaimana administrasi pemerintahan seharusnya dilaksanakan. Konsep pemberdayaan aparatur negara dengan menggunakan pendekatan yang mencerminkan lompatan peningkatan kualitas dari aparatur negara menjadi suatu keharusan. Pendayagunaan aparatur negara adalah upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan cara-cara pencapaiannya melalui pembinaan, penertiban penyempurnaan dan perbaikan serta pengawasan dan penggendalian, agar tercapai efesiensi, efektifitas dan produkifitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.[6] Dengan menempatkan aparatur negara sebagai sasaran reformasi, maka sumberdaya manusia (SDM) aparatur diberi ruang untuk membangun kompetensi dan profesionalitasnya, antara lain melalui peningkatan kedisiplinan dalam segala maknanya yang erat dengan prinsip meritrokasi.
Penulis sadar bahwa reformasi ini bukan hanya perkara pembenahan sistem saja, tetapi menyangkut pertimbangan nilai-nilai. Konsep nilai yang ditawarkan penulis tentang nilai-nilai budaya kerja, menyangkut 34 unsur nilai yang dikembangkan, namun pada bagian lain tampaknya cenderung menekan pada beberapa nilai saja yaitu disiplin, meritrokrasi dan budaya malu.
Analisia dan Kritik
Sejauh ini tampak buku ini menyajikan analisis dengan menggunakan gabungan antara pendekatan struktur dengan budaya (structure and culture), ,kesan yang diperoleh dari membaca buku ini adalah penulis mencoba membuktikan bahwa reformasi birokrasi akan sangat tergantung pada bagaimana aparatur negara diberdayakan, baik dalam struktur maupun budaya yang melekat di dalamnya. namun ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam buku ini, antara lain :
Pertama, pemaparan yang panjang lebar dari buku ini cenderung bersifat a histories yakni tidak di sertai tinjauan pendekatan sejarah (historical approach) mengenai berkembangnya birokrasi. Penulis melupakan bagaimana konsep birokrasi yang sekarang ada tersebut, sangat dipengaruhi oleh sejarah keberadaan negara ini. Hal inilah yang membuat analisisnya terkesan terlalu umum dan kurang kridibilitas histories.
Kedua, penulis buku ini rupanya terlalu berkiblat kepada perspektif hegelian. Dalam argumennya, idealnya birokrasi ditempatkan sebagai sebuah lembaga yang mempertemukan kepentingan rakyat dengan kepentingan pemerintah. Menurutnya birokrasi merupakan struktur otoritas atau organisasi yang di dasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang terpisahkan dari lembaga yang mendudukinya, sesungguhnya mewakili kepentingan rakyat maupun kepentingan pemerintah,[7] namun penulis melupakan bahwa aspek ideal tidak selalu sama dengan realitas faktual, kenyataanya bahwa birokrasi di Indonesia cenderung lebih dekat dengan gambaran marx atau manifestasi dari kritik-kritiknya marxis,[8] satu hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa birokrasi tidak berfungi sebagai agen negara yang mempertemukan kepentingan rakyat dengan pemerintah, birokrasi malah mengambil keuntungan dalam proses intermediasi dari dua pihak sekaligus.[9] Lebih lanjut keinginannya untuk mewujudkan impian tentang perubahan struktur hubungan antar bangsa yang lebih damai dan beradab di masa depan terkesan agak utopis, walaupun itu sah-sah saja, namun prediksinya terlalu progress oriented dan terlalu optimis[10].
Ketiga, Hal yang tidak kalah penting penting, analisa mengenai good governance terkesan pemerintah sentris. penulis hanya menempatkan peran aparatur negara sebagai aktor birokrasi dalam penegakan good governance yang berulang kali di sampaikan (hal.20-23,25, dll), penulis melupakan peran penting dari dua unsur lain yaitu mekanisme pasar dan mayarakat itu sendiri.
Penutup
Inti dari permasalahan yang ingin disampaikan feisal tamim dalam buku ini adalah bagaimana reformasi birokrasi menjadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan bangsa, yang pada giliranya dapat memulihkan citra buruk birokrasi. Namun lontaran pemikiran tersebut di harapkan dapat diterapkan dalam tataran praktis, kiranya reformasi birokrasi ini tidak hanya sebagai selogan belaka.
Kepustakaan
Susanto, Happy. Menuju Birokrasi yang Humanis, Sinar harapan, Jumat, 2 Januari 2004
Tamim, Feisal. Reformasi Birokrasi, : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara, Penerbit Blantik : Jakarta
Thoha, Niftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers : Jakarta 2003.
…………., Birokrasi Indonesia : Hegelian atau Marxis, Kompas, Selasa, 8 April 2004
[1] Memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pemerintahan, Dosen Pengampu Amalinda Savirani, M.A. Hari Selasa, 4 Oktober 2005
[3] Feisal Tamim, Reformasi Birokrasi, : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara, Penerbit Blantik : Jakarta
[4] Baca.Paulus Wirutomo, Sekapur sirih, pengantar buku Reformasi Birokrasi, : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara, Penerbit Blantik : Jakarta
[5] Reformasi birokrasi yang di maksudkan adalah adanya pembaharuan dan penyesuaian untuk membentuk kembali pada maksud semula diadakannya birokrasi pemerintah, yaitu mencapai kebaikan birokrasi pemerintah di Negara demokratis yang betul betul bekerja sesempurna-sempurnanya, berorientasi kepada kepentingan public dengan menerapkan manajemen yang semakin modern…(ibid hal 74)
[8] Marx mengkritik apa yang diaksiomakan hegel tentang birokrasi, dalam perspektif marx birokrasi merupakan alat dari kepentingan particular yang dominant untuk kepentingan particular lain. Akhirnya birokrasi hanya merupakan mesin. pemerintah untuk menghegemoni masyarakat..
[10] Pandangan ini sejalan dengan pandangan hegelian yang terlalu optimistic atas peran sosiologis birokrasi itu merupakan derivasi dari filsafat barat moderen yang tokoh besarnya memang hegel…op.cit
No comments:
Post a Comment