Penerimaan Mahasiswa Baru FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya

fisip.unsil.ac.id. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Siliwangi masih membuka kesempatan bagi mereka yang berminat menimba ilmu di Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi. Gelombang I dibuka sampai 25 Juni 2013. Ayo buruan daftar dan siap-siap menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Siliwangi. 

DISKUSI MENYOAL EFEKTIFITAS UU PEMILU BARU

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FISIP) bekerja sama dengan Labpol FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jum’at, 15 Juni 2012 pukul 13.00 s.d. selesai telah menyelenggarakan Diskusi Tinjauan Kritis UU Pemilu Baru dalam Menghasilkan Pemilu Berkualitas.  Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah mahasiswa FISIP, sebagian pengurus BEM di lingkungan Universitas Siliwangi dan beberapa dosen FISIP Unsil.

Diskusi ini menghadirkan pembicara Pengajar Kajian Parpol dan Pemilu  yang juga Ketua Laboratorium Politik FISIP, Subhan Agung dan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsil Bapak Akhmad Satori, M.SI. Diskusi ini diawali dengan pemaparan materi kajian dari pemateri dan Dosen Bapak Taufik Nurohman yang melengkapi pemaparan dari kedua pemateri sebelumnya. Proses diskusi cukup “hidup” dan dinamis dengan adanya opini dan tinjauan kritis dari mahasiswa (peserta).

Subhan Agung dalam pemaparannya lebih menyoroti  Pemilu secara  teoritis, dan pemetaan sistem Pemilu di dunia dan sistem yang selama ini dijalankan di Indonesia, termasuk kajian sistem Pemilu yang diberlakukan sesuai UU No.8 tahun 2012 yang baru disahkan Sabtu kemarin. Menurutnya Indonesia secara keseluruhan menerapkan sistem Representatif Proporsional atau yang dalam sehari-hari kita biasa disebut sistem Pemilu Proporsional dengan jenis model Open List. Berbeda ketika di Masa Orba yang menggunakan Close List, di mana pemilih hanya memilih lambang partai saja, dan tentunya partai yang menentukan siapa yang menang berdasarkan urutan. Sedangkan saat ini yang dicoblos adalah gambar calon langsung, sama seperti UU No.10 tahun 2008 yang diberlakukan dalam Pemilu 2009 silam. Menurut beliau secara keseluruhan dalam UU baru tersebut tidak terdapat perubahan yang fundamental, selain Parlementary Trashold yang berubah menjadi 3,5%, syarat-syarat pembentukan partai baru yang tambah ketat. Sistem dalam mengkonversi suara menjadi kursi pun masih menggunakan sistem Kuota Murni tidak berubah dari UU sebelumnya.

Sedangkan Bapak Akhmad Satori melihat secara holistik persoalan Pemilu di Indonesia tidak hanya dalam persoalan UU Pemilu saja. Pemilu selama ini hanya menjadi “ajang pesta demokrasi saja” bukan benar-benar dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki negara ini lewat lahirnya elit-elit perwakilan yang cakap dan mampu menyerap aspirasi konstituen. Pemilu di Indonesia juga rumet, sulit sekali diikuti oleh masyarakat “bawah” yang tidak mengenal sekolah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyalurkan hak memilihnya, selain itu Pemilu di Indonesia sangat mahal biayanya, apalagi ditopang oleh mekanisme dominasi uang dalam proses politik tersebut. Kalau berkaca dalam realitas ini semakin sulit saja kita untuk mengharapkan lebih dari proses Pemilu. UU baru pun sepertinya hanya menjadi “mainan” para elit saja atas nama untuk perbaikan, demokrasi, dan suara rakyat, namun agak sulit diharapkan UU ini akan efektif ke depannya, intinya tugas UU pemilu seharusnya menjadikan pemilu yang murah dan tidak rumit.. Namun harapan juga masih terbuka lebar, dan sebagai lembaga civil society mahasiswa harus kritis terhadap semua perubahan yang terjadi di negeri ini. Partisipasi politik yang kritis demi perbaikan dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan harus terus diupayakan.

Bapak Taufik Nurohman lebih menyoroti hakikat Pemilu secara filosofis dalam konteks untuk menempatkan wakil-wakilnya di lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilu sudah menjadi kenyataan di hampir sebagian besar negara-negara di dunia. Secara simplikatif peraturan Pemilu di Indonesia sudah cukup mutakhir, namun implementasinya lemah. Semakin canggih UU, semakin canggih juga pelanggaran yang mencederai kualitas Pemilu itu sendiri. UU Pemilu memang harus rumet (canggih, lengkap, detail), dan rakyat harus belajar atas UU tersebut. Kalau persoalan pelanggaran dalam Pemilu memang tidak bisa dihindarkan akan selalu ada, yang rumet saja masih bisa dicurangi, apalagi yang sederhana. Namun bagaimana lembaga civil society dan lembaga lainnya yang mengontrol secara formal mampu mengungkap pelanggaran yang dimungkinkan terjadi dalam Pemilu. (Semoga Bermanfaat, sampai bertemu kembali dalam diskusi selanjutnya–SA).

sumber : fisip.unsil.ac.id

Aktivitas

Demokrasi di Persimpangan Jalan

Banyak yang menarik dari diskusi yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Politik Fisip Unsil pada Senin 6 Juni 2010, dengan tema : " Peranan Ilmu Politik dalam demokrasi di aras lokal dan nasional " mengapa tidak , persoalan demokrasi pada tataran implementasi di tingkat lokal maupun nasional sudah berada di persimpangan jalan, artinya kita sebagai bangsa mau menelan bulat-bulat demokrasi produk barat atau tetap konsisten bahwa demokrasi yang berlaku di NKRI adalah Demokrasi Pancasila. Implementasi demokrasi pada tataran aras lokal maupun nasional sudah mengalami defisit makna substansial, hal tersebut dapat kita saksikan secara kasat mata produk hukum/regulasi tentang pemilu, parpol, dan segudang regulasi lainnya, yang hanya mengusung/memuat nilai demokrasi prosedural, sementara nilai demokrasi substansialnya hilang entah kemana ? Sehingga apa yang terjadi dari produk hukum yang tidak memuat nilai-nilai substansial demokrasi Pancasila ? dapat kita saksikan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini. Pilar dan ciri demokrasi seperti supermacy of law (supremasi hukum), constitutional guarantee of human right (jaminan konstitusional terhadap HAM), impartial tribune (peradilan yang berimbang), equality before the law, dsb, tidak lagi menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik di tataran lokal maupun nasional.

sumber : Edi Kusmayadi  (http://edikusmayadi.blogspot.com)

Aktifitas

Mengurai Masalah, Merenda Karya..

Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Legislatif Mahasiswa (BEM dan DLM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, Kamis, 26 Mei 2011 kemarin menyelenggarakan Training Keorganisasian. Kegiatan yang lebih tepatnya ngobrol-ngobrol seputar kepemimpinan, model koordinasi antar substruktur dalam organisasi, administrasi, program kerja, keuangan organisasi dan soft skill ini menghadirkan pembicara Subhan Agung dan Rino Sundawa Putra ( keduanya dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya). Kegiatan ini dibuka oleh ketua program studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Akhmad Satori, M.Si.

Pembicara pertama, Subhan Agung memberikan materi tentang model dan tipikal kepemimpinan yang memungkinkan dapat diimplementasikan di BEM dan DLM kepengurusan baru tahun 2011/2012 ini. Bagaimana juga pengurus harus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi penting hasil Musyawarah Mahasiswa, kondisi FISIP, Unsil, dan masyarakat umumnya dalam pembuatan program kerja nantinya. Disampaikan juga berbagai metode, misal SWOT dan Ansos (analisis sosial) yang bisa dijadikan tawaran metode dalam penyusunan program tersebut.

Pembicara kedua, Rino Sundawa Putra, dosen yang juga mantan aktivis BEM Universitas Siliwangi menyampaikan tentang soft skill yang seharusnya dikembangkan dan menjadi perhatian serius kepengurusan BEM dan DLM periode saat ini. Dikatakannya pula kepengurusan tidak hanya memakai logika-logika birokratis semata dalam mengembangkan organisasi. Harus dicari pendekatan lainnya semisal pendekatan pemikiran, penelurusan persepsi tentang orientasi masing-masing pengurus dan menyamakan visi misi. “Pendekatan hati” juga harus menjadi perhatian serius bagi kepengurusan. Bagaimana pengurus merasakan enjoy berada dalam organisasi, tanpa adanya unsur keterpaksaan dalam menjalankan kegiatan dan tanggung jawab organisasi. Walaupun demikian kepengurusan juga harus dinamis dan tetap semangat jika yang bekerja hanyalah orang-orang tertentu saja. Memang secara alamiah, mereka yang tidak serius tidak konsisten dalam organisasi, kemudian menempatkan kepentingannya di atas kepentingan organisasi lambat laun mereka akan tersisih dalam organisasi. Tugas pemimpin adalah terus mengkoordinasikan supaya semangat berorganisasi terus terjaga dengan pendekatan hati yang sudah disampaikan di atas.

Dari penyampaian-penyampaian pengurus terlihat berbagai opini, dari mereka yang optimis ke depannya BEM dan DLM akan lebih maju dari kepengurusan sebelumnya. Namun tidak jarang juga memunculkan pendapat dari mereka yang merasa pesimis, karena berbagai hal, semisal terlalu kuatnya tarikan kepentingan organisasi ektra kampus semisal Ormas-ormas populer yang seolah-olah mencengkram independensi BEM dan DLM. Menurut mereka organisasi-organisasi tersebut cenderung sama-sama menginginkan BEM sebagai kendaran politik mereka. Hal lainnya yang muncul adalah persoalan semangat pengurus yang lemah, masih lemahnya managerial pengurus, pengalaman yang masih minim, dikarenakan diantara beberapa pengurus merupakan mahasiswa semester awal yang masih minim pengalaman.

Untuk menjawab persoalan tersebut, salah satu pembicara, Subhan Agung menyampaikan bahwa hal tersebut semua adalah fenomena umum yang dihadapi oleh hampir keseluruhan organ kemahasiswa di Indonesia pasca jatuhnya Orba. Lembaga kemahasiswaan seolah lesu dan kehilangan semangat (ruh) gerakannya. Hal ini dimungkinkan karena gagapnya organ mahasiswa dalam merespon zaman saat ini. Common enemy yang dijadikan objek perlawanan mereka saat ini sangat multi interpretatif. Yang terjadi kemudian adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, mereka menjadi sensistif, fanatis dan kurangnya orientasi gerakan yang kritis. mereka saat ini disibukkan dengan perang memperbanyak anggota dengan saudara gerakan mahasiswa lainnya, saling menjegal dan terkadang berhadap-hadapan dalam menyikapi isu publik. Hal ini mengkhwatirkan dan tentunya membuat gerakan tidak nyaman, apalagi jika problem tersebut terserap oleh lembaga semisal BEM. kelesuan atau lemahnya semangat, kreatifitas yang kurang dan tidak kompaknya kepengurusan akan mewarnai BEM, termasuk yang saat ini sedikit banyak dirasakan oleh BEM dan dalam FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

Kunci untuk menunggangi semua itu adalah kuatnya leadership pemimpin, terutama top leadership dalam mengelola konflik dan jadikan kerawan tersebut untuk berkompetisi secara fair dalam membuat dan melahirkan karya nyata yang membanggakan FISIP, Unsil apalagi masyarakat umum. Dengan perencanaan dan strategi yang by design dengan matang maka yakin ke depannya BEM dan DLM FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya akan semakin maju, kritis, kreatif dan inovatif ke depannya. Semoga.



Tasikmalaya, 26 Mei 2011

Subhan Agung.

Aktifitas

PR untuk BEM dan DLM FISIP Universitas Siliwangi


oleh .Subhan Agung



Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Legislatif Mahasiswa (BEM dan DLM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, Kamis, 26 Mei 2011 kemarin menyelenggarakan Training Keorganisasian. Kegiatan yang lebih tepatnya ngobrol-ngobrol seputar kepemimpinan, model koordinasi antar substruktur dalam organisasi, administrasi, program kerja, keuangan organisasi dan soft skill ini menghadirkan pembicara Subhan Agung dan Rino Sundawa Putra ( keduanya dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya). Kegiatan ini dibuka oleh ketua program studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Akhmad Satori, M.Si.

Pembicara pertama, Subhan Agung memberikan materi tentang model dan tipikal kepemimpinan yang memungkinkan dapat diimplementasikan di BEM dan DLM kepengurusan baru tahun 2011/2012 ini. Bagaimana juga pengurus harus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi penting hasil Musyawarah Mahasiswa, kondisi FISIP, Unsil, dan masyarakat umumnya dalam pembuatan program kerja nantinya. Disampaikan juga berbagai metode, misal SWOT dan Ansos (analisis sosial) yang bisa dijadikan tawaran metode dalam penyusunan program tersebut.

Pembicara kedua, Rino Sundawa Putra, dosen yang juga mantan aktivis BEM Universitas Siliwangi menyampaikan tentang soft skill yang seharusnya dikembangkan dan menjadi perhatian serius kepengurusan BEM dan DLM periode saat ini. Dikatakannya pula kepengurusan tidak hanya memakai logika-logika birokratis semata dalam mengembangkan organisasi. Harus dicari pendekatan lainnya semisal pendekatan pemikiran, penelurusan persepsi tentang orientasi masing-masing pengurus dan menyamakan visi misi. "Pendekatan hati" juga harus menjadi perhatian serius bagi kepengurusan. Bagaimana pengurus merasakan enjoy berada dalam organisasi, tanpa adanya unsur keterpaksaan dalam menjalankan kegiatan dan tanggung jawab organisasi. Walaupun demikian kepengurusan juga harus dinamis dan tetap semangat jika yang bekerja hanyalah orang-orang tertentu saja. Memang secara alamiah, mereka yang tidak serius tidak konsisten dalam organisasi, kemudian menempatkan kepentingannya di atas kepentingan organisasi lambat laun mereka akan tersisih dalam organisasi. Tugas pemimpin adalah terus mengkoordinasikan supaya semangat berorganisasi terus terjaga dengan pendekatan hati yang sudah disampaikan di atas.

Dari penyampaian-penyampaian pengurus terlihat berbagai opini, dari mereka yang optimis ke depannya BEM dan DLM akan lebih maju dari kepengurusan sebelumnya. Namun tidak jarang juga memunculkan pendapat dari mereka yang merasa pesimis, karena berbagai hal, semisal terlalu kuatnya tarikan kepentingan organisasi ektra kampus semisal Ormas-ormas populer yang seolah-olah mencengkram independensi BEM dan DLM. Menurut mereka organisasi-organisasi tersebut cenderung sama-sama menginginkan BEM sebagai kendaran politik mereka. Hal lainnya yang muncul adalah persoalan semangat pengurus yang lemah, masih lemahnya managerial pengurus, pengalaman yang masih minim, dikarenakan diantara beberapa pengurus merupakan mahasiswa semester awal yang masih minim pengalaman.

Untuk menjawab persoalan tersebut, salah satu pembicara, Subhan Agung menyampaikan bahwa hal tersebut semua adalah fenomena umum yang dihadapi oleh hampir keseluruhan organ kemahasiswa di Indonesia pasca jatuhnya Orba. Lembaga kemahasiswaan seolah lesu dan kehilangan semangat (ruh) gerakannya. Hal ini dimungkinkan karena gagapnya organ mahasiswa dalam merespon zaman saat ini. Common enemy yang dijadikan objek perlawanan mereka saat ini sangat multi interpretatif. Yang terjadi kemudian adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, mereka menjadi sensistif, fanatis dan kurangnya orientasi gerakan yang kritis. mereka saat ini disibukkan dengan perang memperbanyak anggota dengan saudara gerakan mahasiswa lainnya, saling menjegal dan terkadang berhadap-hadapan dalam menyikapi isu publik. Hal ini mengkhwatirkan dan tentunya membuat gerakan tidak nyaman, apalagi jika problem tersebut terserap oleh lembaga semisal BEM. kelesuan atau lemahnya semangat, kreatifitas yang kurang dan tidak kompaknya kepengurusan akan mewarnai BEM, termasuk yang saat ini sedikit banyak dirasakan oleh BEM dan dalam FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

Kunci untuk menunggangi semua itu adalah kuatnya leadership pemimpin, terutama top leadership dalam mengelola konflik dan jadikan kerawan tersebut untuk berkompetisi secara fair dalam membuat dan melahirkan karya nyata yang membanggakan FISIP, Unsil apalagi masyarakat umum. Dengan perencanaan dan strategi yang by design dengan matang maka yakin ke depannya BEM dan DLM FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya akan semakin maju, kritis, kreatif dan inovatif ke depannya. Semoga.

Tasikmalaya, 26 Mei 2011

Aktivitas Kampus

Lokakarya Kurikulum Ilmu Politik Berbasis Kompetensi
Oleh : Labpolunsil

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Siliwangi baru-baru ini melaksanakan loka karya kurikulum Ilmu politik, yang mengambil tema Loka karya Kurikulum Ilmu Politik Berbasis Kompetensi (KBK Ilmu Politik). Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh bapak Prof. DR. Deden Mulyana, M.Si (Dekan FISIP Universitas Siliwangi) ini tentunya selain merespon kebijakan pemerintah, kegiatan ini juga sebagai upaya visi/misi Universitas Siliwangi dan juga fakultas, terutama terkait dengan pengembangan keilmuan ke depannya. Peserta yang hadir tentunya memiliki latar belakang sangat variatif (berbagai elemen dari masyarakat dan pemerintah).

Seperti yang sudah dibahas di atas, salah satu dasar dari pelaksanaan loka karya adalah merespon kebijakan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui dalam upaya memajukan pendidikan saat ini, pemerintah memberikan arahan, strategi, perencanaan, proses dan model evaluasi pendidikan dengan menggunakan sistem standarisasi tertentu. Model ini tersistematisasi lewat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BNSP yang termutakhir saat ini adalah BNSP 2010. Oleh karena itulah mau tidak mau kita juga harus merespon ketentuan dan model pengelolaan pendidikan yang termuat dalam BNSP tersebut. Perbincangan tersebut salah satunya mengupas perumusan kurikulum, silabus sampai kepada RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Penjelasan lengkap seputar BNSP ini silakan klik di http://bsnp-indonesia.org/id/. Walaupun masih sangat debatible—perlu pembahasan khusus mendiskusikannya--, model ini tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni menghasilkan lulusan yang kapabel dan mampu bermanfaat di masyarakat nantinya.

Untuk menghasilkan kurikulum yang berkualitas, sebelum masuk dalam pembahasan draft yang sudah disiapkan oleh tim perumus, kegiatan loka karya ini dibuka dengan seminar Pemahaman Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan pembicara bapak Solahudin Kusumanegara (Pakar kurikulum) dan Dosen Senior di bidang Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Dalam penyampaiannya beliau lebih menyoroti filosofi Kurikulum Berbasis Kompetensi dan mapping persoalan yang perlu diserap dalam revisi kurikulum. Pembicara kedua Bapak Edi Kusmayadi (Pembantu Dekan I FISIP Universitas Siliwangi) yang lebih menyoroti sejarah dan pengalaman dalam pengelolaan program Ilmu Politik Universitas Siliwangi beserta strategi pencapaian visi/misi universitas dan fakultas.

Dari diskusi yang dimoderatori oleh Subhan Agung (ketua Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi) ini mengamanatkan beberapa catatan penting yang mengemuka dan harus dipertimbangkan oleh para peserta seminar saat pembukaan loka karya kemarin dan perlu diturunkan (derivasi) dalam hal-hal yang bersifat praktis nantinya adalah: pertama, perlu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, perlu ada rekayasa dan modifikasi keilmuan yang lebih kontekstual dengan kondisi sosial-kemasyarakatan saat ini. hal ini dilakukan supaya ilmu yang didapat mahasiswa lebih membumi dan menjadi problem solver atas persoalan sosial-kemasyarakatan. Kedua, tuntutan pasar kerja. Hal ini harus menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan supaya lulusan bisa berkompetisi di pasar kerja saat ini. Ketiga, konten lokal yang perlu diangkat menjadi ciri khas dan proyek unggulan kajian masa depan. Keempat, tentunya selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan visi/misi universitas-fakutas.

Dari diskusi penyusunan kurikulum yang dipandu oleh Hendra Gunawan (Dosen Ilmu Politik) dan HJ. Ai (Dosen bahasa Indonesia FKIP Universitas Siliwangi) sebagai pemateri terlihat bahwa perlu ada sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah ke universitas-universitas dan masif ke staf pengajar. Hal ini dikarenakan masih relatif asingnya standar yang dipakai sebagai acuan saat ini--maklum model ini belum secara masif tersosialisasikan kepada dosen-dosen di lingkungan kita--. Bahkan dalam dataran tertentu kita terkesan gagap dengan standar baru tersebut. Namun lewat bimbingan dari pemateri yang handal, penyusunan silabus dan RPP lancar dan tentunya yang terpenting memberikan pengetahuan dan pembelajaran perencanaan pendidikan yang lebih canggih dan mutakhir dalam memaksimalkan daya indegeniousitas mahasiswa. Karena kurang maksimal dalam pengkajian kemarin tim akan mem follow up lewat diskusi tim hingga tersusun kurikulum yan sesuai harapan di atas, termasuk silabus, dan RPP mata kuliah. Tentang mata kuliah akan ada beberapa mata kuliah baru dan mata kuliah konversi. Kami sedang melakukan proses penggodogan di tim permusus kurikulum dan awal Juni ditargetkan sudah ada hasilnya. Tunggu info selanjutnya.

Tasikmalaya, 10 Mei 2011.
Diposkan oleh Laboratorium Ilmu Politik Unsil di 10:02

Aktivitas

Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat Desa

Tasikmalaya, (VOT). Pendidikan politik terhadap warga desa merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi di negara kita karena melalui cara inilah mereka menyadari bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana yang efektif dan efesien bagi pewujudan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan masyarakat desa. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSIL, Akhmad Satori, S.IP., M.SI dalami Seminar dengan tema “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Desa” yang diadakan pada hari Kamis, 24 Februari 2011 di Balai Desa Cigunung Kecamatan Parung Ponteng Kabupaten Tasikmalaya. Acara ini di selenggarakan oleh Mahasiswa KKN Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang metrupakan salah satu program kerja KKN di desa tersebut.

Menurut Akhmad, Pemahaman yang keliru terhadap politik dalam masyarakat desa, menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik di tingkat grassroot (desa), hal ini sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk memobilisasi masyarakat demi kepentingan mereka. Selain itu sikap skeptik masyarakat desa yang menganggap bahwa politik diasumsikan dengan sesuatu yang kotor dan kejam dan perasaan bahwa politik bukan bidang mereka adalah faktor yang menghambat kemajuan masyarakat desa, baik secara ekonomi maupun sosial politik.

Oleh karenanya, Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik, dan akhirnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik secara maksimal, maka salah satu upaya adalah melalui Pendidikan politik, pendidikan politik bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan memaksimalkan peranan forum warga baik yang berbasiskan batas administratif seperti forum RT, RW, rembug desa; maupun yang berbasis pada kelembagaan dan komunitas seperti karang taruna, PKK, kelompok shalawatan, kelompok pengajian, kelompok tani, kelompok pedagang, kelompok peternak, dll. Semua forum warga ini bisa menjadi media efektif bagi upaya pendidikan politik warga desa. (astor)